Angkat Bicara !

BBM Naik, Sakitnya tuh disini #NunjukKantong

Sebentar lagi BBM bakal naik,eh udah ding tepat 00:00 BBM resi naik dan hari ini sudah dengan harga baru. Kebijakan tak populis semacam ini kerap mengundang pro dan kontra. Genderang perang argumen antar pengamat dan pertaruhan keberpihakan pada rakyat sudah dimulai. Adu perspektif dan sudut pandang kajian kian mewarnai lapak-lapak diskusi, tapi hanya kedalaman nuranilah yang akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Dan semuanya, ada di tangan Pemerintahan baru kita, kabinet ‘Kerja, Kerja, & Kerja’-nya Jokowi-Jk.

Kenaikan BBM akan menciptakan titik equilibirium baru dalam pasar, biaya produksi naik, harga penjualan juga naik. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat, sudah tentu kebijakan ini semakin mensengsarakan rakyat.

Defisitnya APBN lantaran besarnya subsidi BBM yang dikeluarkan menjadi pemicu upaya pemerintah dalam “menormalisasi” keuangan negara, tercatat Rp 350 Triliun dikeluarkan pemerintah untuk subsidi energi atau sekitar Rp 276 Triliun dikhususkan subsidi BBM. Belum lagi angka pendapatan sektor migas merosot, sementara subsidi energi yang besar, seperti kata pepatah “besar pasak daripada tiang”. Ditambah anggapan ketidak-tepat-sasaranya pengguna BBM subsidi dilapangan menjadi alasan klasik yang tak kunjung ada solusinya.

Jika yang menjadi soal kenapa BBM harus dinaikkan adalah masalah diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan saat ini tidak kreatif dalam menakar solusi. Menaikkan harga BBM sama saja dengan melimpahkan kesalah-urusan negara kepada rakyat, inilah wujud Neoliberalisme perekonomian. Sementara pihak asing sudah mengakar mencengkram sektor hulu hingga hilir perekonomian negara, maka menaikkan harga BBM tidak lain hanyalah bentuk kepatuhan pemerintah pada asing, bentuk ketundukkan terhadap kapitalisme global.

Solusi dengan pengalihan subsidi ke sektor Infrasruktur dan kesejahteraan sosial tidak lain hanyalah bentuk pembenaran terhadap kebijakan yang jelas-jelas akan menimbulkan dampak berkepanjangan ke segala bidang, bak efek domino yang saling berkaitan. Ditengah-tengah turunnya harga minyak dunia dari USD 107 per barel ke USD 80 per barel, justru sebuah anomali jika pemerintah menaikkan harga BBM. Belum lagi dampak inflasi yang ditengarai naiknya harga kebutuhan dan bahan pokok, ini akan memperburuk kondisi perekonomian, daya beli masyarakat menurun, dan inflasi merangkak naik di angka 3,1%.

Kebijakan mencabut subsidi BBM perlu dievaluasi ulang, mengingat dampak beruntun yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Disatu sisi perlu adanya alternatif lain dalam menyikapi masalah krusial ini. Seharusnya pemerintah belajar dari sejarah yang terjadi di pemerintahan yang sudah-sudah, alih-alih meniru kebijakan lama dengan cara lama, mengingat kenaikan harga BBM ini bukanlah hal yang baru dan telah terjadi berkali-kali. Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan riset dalam mencari alternatif energi terbaru, perbaikan sarana-prasarana transportasi umum guna memicu beralihnya masyarakat ke angkutan umum, peningkatan penarikan pajak investasi asing, serta usaha untuk menasionalisasi aset yang telah lama menggerogoti kekayaan negara – adalah bentuk pembiaran pemerintah terhadap masalah klasik yang tak kunjung usai. Tak pernah belajar, maunya yang instan – langsung beres.

Pencabutan subsidi BBM adalah tanda tak setianya pemerintah dalam membantu dan meringankan beban rakyat, tak ada tawaran lain untuk sebuah pengkhianatan selain sebuah Perlawanan. Dan, Tak ada perasaan lagi atas sebuah ketidaksetiaan, melainkan: Sakitnya Tuh Disini!.

#KAMMITolakBBMNaik

“BUBARKAN DPR”

Pasca disahkannya UU Pilkada Jumat dinihari, sebuah tulisan terpampang di pintu gerbang gedung Dewan Perwakilan rakyat (DPR RI) Jln. Gatot Subroto Jakarta. Tulisan itu berbunyi “DIJUAL OBRAL RUMAH RAKYAT & WAKIL RAKYAT TANPA PERANTARA”. Tulisan ini merupakan sindiran tajam bahkan refleksi dari ketidaksukaan dan kemuakan publik terhadap lembaga itu yang sama sekali tidak mampu menangkap aspirasi dan keinginan rakyat secara sungguh-sungguh, bahkan cenderung mengabaikan dan memanipulasinya secara terang terangan. UU Pilkada yang memberi mandat kepada DPRD untuk menetapkan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati atau Walikota, yang dianggap telah merampas hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya (Gubernur, Bupati dan Walikota) seperti yang telah berjalan selama 9 tahun terakhir ini.
Lunturnya kepercarcayaan publik terhadap wakil rakyat tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejak lima dekade terakhir rakyat diberbagai negara di dunia mempertanyakan dan menggugat wakil-wakilnya karena fakta yang terjadi, sikap sikap wakil rakyat yang secara gamblang telah “memperdagangkan” mandat yang diberikan rakyat kepadanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi, dan menjadikan kekuasaan negara sebagai layaknya komoditi bisnis yang sangat mudah diperjualbelikan sebagaimana layaknya komoditi sehingga menguntungkan pemilik uang. Sementara institusi negara tidak lagi berfungsi seperti amanat konstitusi.
Sistem wakil rakyat dan institusi parlemen (DPR/DPD/DPRD) sudah berumur lebih dari 100 tahun diberbagai negara, merupakan turunan dari konsep trias politika, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem negara demokrasi/kerajaan, dalam praktek bernegara diberbagai negara mengikuti dua mazhab besar, yaitu yang mengikuti sistem parlemen Inggris, menempatkan kedaulatan tertinggi berada ditangan parlemen (parlementary sovereignity), dan mazhab kedua adalah yang dianut AS menempatkan Mahkamah Agung sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (supreme court sovereignity). Ada juga negara yang menggabungkan dua mazhab ini dalam praktek bernegara. Bisa diartikan kedaulatan rakyat melalui wakil rakyat sudah berpindah menjadi kedaulatan parlemen dan kedaulatan Mahkamah Agung, dalam praktek bernegara, sehingga pemilik uang atau korporasi dengan mudah dapat menyelewengkan fungsi lembaga politik hanya untuk berbagai kepentingan.
Coba kita simak Mukadimah UUD 1945 yang berintikan tujuan negara didirikan dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar bernegara. Sila ke empat menyatakan KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. Bisa diartikan negara menghendaki agar rakyat menggunakan kedaulatan tertinggi yang dimilikinya untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah apapun. Kalau tidak tercapai kesepakatan dapat melakukan jalan lain misalnya voting. Ini juga bisa berarti bahwa rakyat dapat menunjuk wakilnya atau tidak menunjuk wakilnya untuk mengurus kepentingan rakyat
Seorang filosof Cina hampir 3000 tahun lalu mengingatkan semakin banyak aturan dibuat oleh penyelenggara negara, justru kian memiskinkan rakyatnya, karena melalui aturan yang rumit dan berbelit-belit itu dimanfaatkan oleh pejabat negara atau politisi untuk melakukan penyimpangan dan korupsi mencuri kekayaan negara lebih banyak. Sebaliknya semakin sederhana dan transparan aturan serta konsistensi implementasinya dalam sistem pemerintahan justru semakin menguntungkan rakyat.
Faktor-faktor domestik berdasarkan pelajaran dari bangsa-bangsa maju di dunia, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh 4 hal utama yaitu: pertama produktifitas tinggi masyarakatnya (pekerja keras, punya integritas dan cerdas) hasil pendidikan kelas dunia; kedua produktifitas tinggi penyelenggara negara hasil saringan sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem tata kelola negara yg terbaik; ketiga dukungan rakyat karena rakyat dilibatkan dalam proses perencanaan awal dan pemerintahan amanah; keempat adalah keberpihakan nasional yaitu memprioritaskan kekayaan ekonomi dan sumber daya nasional untuk membangun kemandirian & daya saing global terlebih dahulu, dilanjutkan dengan strategi global negara. Sayangnya keempat faktor strategis diatas tidak dimiliki oleh Indonesia.
Faktor Globalisasi bahwa imperialisme modern saat ini merupakan perwujudan imperialisme klasik sejak abad 16 untuk terus menguasai sumber-sumber ekonomi negara-negara lemah. Disektor migas misalnya, perang Timur Tengah yang sudah berlangsung puluhan tahun merupakan manifestasi kelanjutan imperialisme modern yang menggunakan senjata baru: globalisasi, liberalisasi, demokratisasi, perdagangan bebas dan HAM dengan pemahaman barat secara sepihak. Bagaimana rakyat membentengi diri dari cengkeraman koruptif partai politik dan imperialisme modern agar fungsi negara tidak diselewengkan ?
Ini hanya sebuah pengantar gagasan awal dan mari kita diskusi. Bila DPR di bubarkan, siapa yang berhak membubarkan DPR ? Bagaimana mekanisme konstitusi rakyat memanfaatkan kedaulatannya secara effektif ? Apakah ada sistem negara alternatif atau konstitusi yang lebih sederhana (Konstitusi Minimalis) dan tidak lagi menggunakan sistem perwakilan ?
Salam

Koalisi

Tema ini merupakan isu sentral dalam banyak pembicaraan publik selepas pemilu legislatif 9 April yang lalu. Berkaitan dengan pembicaraan tentang koalisi ini, menurut saya, hal ini tidak boleh dibiarkan hanya menjadi kepentingan elite. Koalisi harus ditempatkan pada wacana publik dan untuk kepentingan publik.

Artinya, dalam konteks ini, publik harus mencermati dan menilai bagaimana para elite itu bermanuver dalam pembentukan koalisi politik mereka, yang dilakukan untuk menentukan pasangan kandidat pemimpin tertinggi eksekutif di negara ini. Kalangan masyarakat madani perlu mengawal agar tujuan pembentukan koalisi tetap dalam lingkup public interest, bukan elite interest. Saya kira penting bagi media cetak ataupun elektronik, para aktivis media sosial, intelektual, mahasiswa, dan para pengamat untuk bersikap kritis terhadap pembentukan koalisi dari sejumlah kekuatan politik. Diduga kuat mereka akan tampil dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Jadi, yang perlu dipertanyakan, apakah hal itu berorientasi publik atau tidak?

Isu utama koalisi tidak boleh dibiarkan berkisar tentang siapa yang harus dipasangkan dengan calon presiden tertentu. Tidak pula boleh dibiarkan hal ini hanya berbicara tentang partai apa bergabung kepada partai apa, lalu, berapa poros yang akan hadir dalam konstestasi calon wakil presiden dan calon presiden 9 Juli nanti. Sebab, ketika hanya berbicara masalah itu, tidak akan ada titik temunya dengan kepentingan publik.

Kita harus mengupayakan bahwa koalisi yang terbentuk akan memberi ekspektasi positif tentang Indonesia selama 2014-2019. Sebagai contoh, apa kontribusi koalisi yang terbentuk terhadap masalah kesejahteraan rakyat, khususnya dalam aspek kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat dan penurunan angka kemiskinan yang subtansial? Perlu disadari, garis kemiskinan yang kita pakai sebagai dasar perhitungan angka kemiskinan tidak mencerminkan kesepakatan pandangan dunia tentang kemiskinan yang sesungguhnya.

Garis kemiskinan yang disepakati oleh dunia internasional adalah penghasilan US$ 2 per hari per kapita, sedangkan kita menggunakan angka sekitar US$ 1 per hari per kapita. Parameter internasional harusnya berani ditetapkan sebagai garis kemiskinan nasional guna menentukan angka kemiskinan. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan yang terjadi benar-benar keberhasilan subtansial yang diakui dunia, bukan keberhasilan yang bersifat pencitraan. Pemerintah selama ini bias pada pertumbuhan ekonomi dan abai terhadap masalah keadilan ekonomi.

Kita memang telah termasuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah-atas dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 3.542,9. Tapi hal itu menjadi tidak bermakna ketika kita memahami bahwa yang menikmati kue pembangunan Indonesia itu sebenarnya tidak proporsional. Ada 10 persen penduduk, jika merujuk pada Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia pada 2013, yang memiliki 65,4 persen dari aset total nasional. Dalam hal ini, Indonesia berada di peringkat 17 negara yang kesenjangan ekonominya paling tinggi dari 150 negara yang disurvei.

Tidak mengherankan jika kemudian angka indeks Gini juga semakin melebar dari 0,329 pada 2002 menjadi 0,413 pada 2011, apalagi kalau dibandingkan pada era Orde Baru yang sebesar 0,3. Hal itu menunjukkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin di era Reformasi ini semakin melebar.

Ketimpangan (kesenjangan) ekonomi, ditambah dengan semakin sulitnya akses rakyat miskin terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, adalah bahaya laten yang bukan saja bisa menimbulkan goncangan sosial. Seperti yang dikemukakan Stiglitz, dalam bukunya, The Price of Inequality (2012), hal ini menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri. Pemerintah di masa mendatang harus berani mengambil sikap politik yang impelementatif dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dan menurunkan angka kemiskinan yang subtansial.

Untuk itu, DPR dan pemerintah periode 2014–2019 (hasil koalisi yang terbentuk) harus berani menjadikan angka penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi paremeter penting pembangunan, yakni dengan cara memasukkan parameter-parameter tersebut menjadi asumsi dasar dan target penting dalam APBN. Belum ada satu pemerintah pun pada era Reformasi ini yang berani menjadikan penurunan kesenjangan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan signifikan sebagai kemauan politik (political will) dalam APBN yang mereka susun.

Masyarakat madani perlu mengedukasi para pemilih untuk memaksa para politikus yang bermanuver tentang koalisi calon presiden agar tidak sekadar berbicara tentang siapa mendukung siapa dan mendapat apa, tapi bagaimana koalisi itu memberi ekspektasi tentang Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan, sebaliknya, kekuatan-kekuatan politik yang hanya mempertontonkan koalisi yang sarat dengan kepentingan elite layak dihukum. Caranya adalah dengan tidak memilih kekuatan koalisi tersebut dalam pemilihan presiden nanti

Idealisme itu masih Ada

Mahasiswa merupakan kaum yang penting dalam masyarakat. Sebagai seorang intelektual, mereka  berperan sebagai pioner perubahan bangsa. Mahasiswa tidak akan diam disaat bangsanya diserang oleh para parasit. Mereka bukanlah ’’Banteng’’ yang hanya diam disaat saudaranya diserang oleh para pemangsa, tetapi mereka adalah ’’Lebah’’ yang akan menyerang jika rumahnya diganggu oleh para perusak. Mahasiswa adalah kaum intelektualis yang tidak terpaku dengan nasib, karena dengan berpikir seperti itu akan merusak semangat sejatinya untuk membela rakyat. Di Negeri yang kucita-citakan ini Mahasiswa adalah penyalur ilmu, pejuang kebenaran, dan penyambung lidah rakyat

Mahasiswa merupakan seorang idealis yang memperjuangkan keadilan atas nama hati nurani, membela kaum tertindas, dan tidak membeda-bedakan golongan. Kaum  yang peka terhadap keadaan bangsa, rakyat, dan kaum setelahnya. Mahasiswa yang tidak peduli terhadap bangsanya memang tidak akan merugikan dirinya, tetapi dengan sifat ketidak pedulian akan membuat hancur kaum setelahnya. Sebagai seorang pioner, Mahasiswa adalah pelindung ’’sang raja’’,  yaitu anak-cucu atau para penerus yang harus dilindungi. Mahasiswalah pemegang amanat  untuk menjaga bangsa ini dan nantinya akan diteruskan oleh kaum setelahnya. Di Negeri yang kucita-citakan ini Mahasiswa adalah pelindung rakyat, inovator ulung, dan penggerak keadilan.

 

Mahasiswa merupakan kaum idealis sejati jika mereka bisa memegang idealismenya hingga mereka mati. Berbahagialah…Oh Mahasiswa yang masih memegang idealismenya. idealisme bagaikan ’’baju’’ , jika sudah hilang Mahasiswa akan kehilangan jati dirinya. Begitu susahnya menjaga idelisme, karena Cobaan paling berat bukanlah saat diberondong oleh senjata, atau dihujani lemparan batu tetapi disaat berada dalam lingkaran kehidupan nyata. Mahasiswa yang bisa menjaga idealisnya merupakan kaum yang beruntung bukan karena mereka populer, kaya, ataupun luas pengaruhnya tetapi karena mereka tidak menjual idealisnya untuk kemewahan. Beruntunglah mereka karena jika tidak begitu lebih baik mati muda, disaat masih memegang idealisme dan disaat amanat yang dijaga belum tergadai. Di Negeri yang kucita-citakan ini Mahasiswa adalah para idealis sejati, para pemegang amanat, dan pembela dalam ketidakadilan.

Mahasiswa merupakan kaum yang bebas dari doktrin. Mereka bebas berpikir, memilih, dan menentukan sikap. Mahasiswa mengeluarkan pemikiran untuk sebuah solusi, bagaikan ’’Nabi’’ yang datang dengan membawa risalah dari tuhan. Mahasiswa yang bebas dalam pemikiran laksana ’’Burung’’, mereka akan bebas dalam berpikir tidak takut akan sebuah dogma, dan pengkultusan tradisi. Mereka akan berpikir tentang kondisi bangsa kedepannya, bukan mempermasalahkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Mereka tidak berpikir statis dan menghalalkan

segala cara untuk meraih kesuksesaan, tetapi berjuang dengan nilai-nilai keluhuran. Mahasiswa pun tidak boleh melihat dengan ’’kaca-mata kuda’’, yang hanya memandang satu arah saja. Mereka harus seperti ’’Rajawali’’ yang memiliki penglihatan luas ke berbagai arah. Di Negeri yang kucita-citakan ini Mahasiswa adalah para pemikir, para pembuat solusi, dan para pembawa risalah.

Mahasiswa merupakan kaum pembaca, karena dengan membaca mereka akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Mahasiswa bukanlah kaum yang cepat puas, mereka akan terus mencari pengetahuan baru bahkan hingga ke Negeri China. Mahasiswa yang tidak pernah puas mencari ilmu akan melakukan penelitian, sehingga mendapatkan sebuah teori baru. Mahasiswa yang merupakan kaum intelektualis akan menerapkan teorinya untuk kemaslahatan masyarakat, mereka akan mengabdi kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruaan tinggi. Mahasiswa yang merupakan kaum intelektualis, bukanlah kaum yang selalu mencari cara menjatuhkan penguasa, tetapi kaum yang selalu memberikan solusi untuk perbaikan bangsa. Di Negeri yang kucita-citakan ini Mahasiswa adalah para pembaca, para peneliti, dan para abdi masyarakat yang cerdas.

Mahasiswa yang berada di Negeri yang kucita-citakan ini, merupakan ’’Tangan-Tangan Tuhan’’ yang membawa keadilan dan bergerak atas nama hati nurani. Mahasiswa tidak akan berhenti sebelum keadilan itu terwujud, mereka pun tetap akan berdiri bersama rakyat setelah keadilan tu terwujud. Mahasiswa yang merupakan ’’Tangan-Tangan Tuhan’’ tidak akan tergiur akan jabatan, harta, ataupun kedudukan. Mereka akan terus berjuang disaat rasa keadilan itu hilang, walaupun melawan sahabat seperjuangan. Mahasiswa yang merupakan ’’Tangan-Tangan Tuhan’’ tidak akan takut ditinggal sendirian, karena mereka sudah bersatu dengan alam dan penciptanya. Mereka akan tetap tinggal bersama rakyat dan terus bersama rakyat bahkan hingga wafat. Para Mahasiswa yang kucita-citakan ini akan muncul entah esok, lusa, ataupun seribu tahun lagi. Mereka akan muncul disaat bangsa ini sedang menjerit dan butuh penggerak keadilan. Disaat yang kucita-citakan ini mahasiswa akan menjadi ’’Tangan-Tangan Tuhan’’ dan menerapkan hukum keadilan.

HARI PAHLAWAN 10 November 1945

HARI PAHLAWAN

Peringatan Hari Pahlawan 10 November

“Dan untuk kita saudara-saudara
lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka
semboyan kita tetap : merdeka atau mati!

(Bung Tomo)

Sepenggal kata-kata pembakar semangat diatas merupakan cuplikan pidato Bung Tomo tatkala memimpin arek-arek Suroboyo dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran terbesar dan terberat untuk pertama kalinya setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berhasil dideklarasikan. Perjuangan heroik yang dilandasi semangat berkorban ini telah menjadi simbolisasi nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan pengusiran penjajah dalam upaya mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bukan menjadi sebuah hal yang berlebihan ketika tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Semangat mempertahankan kemerdekaan yang dibingkai dalam peringatan hari pahlawan sejatinya dapat dimaknai sebagai modal sejarah yang kuat untuk terus berbenah memperbaiki Negeri ini. Nilai-nilai kepahlawanan harus tetap hidup untuk mendorong tercapainya cita-cita mulia Indonesia, diantaranya adalah kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian yang hakiki. Dalam berbagai diskursus sering disampaikan bahwa kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian suatu Bangsa dapat sepenuhnya tercapai jika Bangsa itu mampu mempertahankan pandangan hidupnya (the way of life). Jika sebuah Negara diibaratkan sebagai kapal, maka pandangan hidup inilah yang kemudian akan sangat menentukan bagaimana cara dan kemana arah Bangsa tersebut akan berlayar menuju tujuan. Sukses atau tidaknya kapal ini mencapai tujuan juga tergantung pada kapasitas leadership dan mental nahkoda yang dalam hal ini adalah para pemimpin Negara.

Sayangnya, realitas yang dihadapkan kepada anak Bangsa hingga hari ini justru menunjukkan kebalikannya, penuh keprihatinan. Kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian secara integral pada jati diri Indonesia nyatanya masih bersifat semu, hanya diatas kertas, belum sepenuhnya diraih. Penyebeb diantaranya adalah praktek-praktek kehidupan bernegara yang semakin menjauhi pandangan hidup Bangsa ini. Demikian juga krisis kepemimpinan yang terjadi turut berkontribusi memperkeruh tatanan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Boleh jadi, Indonesia saat ini diibaratkan sebagai Negara yang hidup segan, mati pun tak mau.

Terciptanya Pandangan Hidup (The Way of Life) Bangsa dan Sejarah Panjang Konstitusi Indonesia

Sejarah panjang Indonesia telah membentuk pandangan hidup Bangsa ini melalui sebuah ideologi yang dicetuskan oleh para founding father khususnya era generasi Soekarno. Dengan berbagai kemajemukan Indonesia termasuk ideologi-ideologi politik yang berkembang saat itu, Soekarno telah menyatukannya melalui ideologi Pancasila. Sebuah pandangan hidup independen yang tidak terpengaruh oleh poros manapun untuk menjadi landasan atas perlawanan terhadap imprealisme dan neo-liberalisme. Bisa juga tidak diposisikan dalam hal melawan, tetapi juga dapat ditempatkan dalam bentuk pertahanan terhadap gempuran globalisasi untuk menjawab tantangan jaman. Sesuai dengan namanya, ideologi ini terdiri atas lima sila yang selanjutnya diterjemahkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Negara yang juga sekaligus sebagai panduan legal-formal operasi organ-organ kekuasaan Negara.

Sepanjang sejarah Indonesia, tiga kali pergantian konstitusi mewarnai perjalanan hidup Indonesia di era sebelum reformasi. UUD 1945 yang telah berlaku saat itu, harus digantikan oleh UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) akibat dari sebuah bentuk kompromi terhadap Belanda agar mau mengakui kedaulatan Indonesia. Indonesia dipaksa untuk menjadi Negara federal dengan maksud memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini tidak berlangsung lama karena berbagai tokoh-tokoh politik melakukan perlawanan. Alhasil, negara-negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia dan mengakhiri sistem RIS sekaligus konstitusinya.

Untuk segera mengisi kekosongan konstitusi, maka diberlakukan UUD Sementara (UUDS) 1950. Dikatakan sementara karena terdapat amanat dalam pasal 134 untuk segera menyusun UUD RI yang dapat menggantikan UUDS oleh Konstituante bersama Pemerintah. Setelah terbentuk anggota Konstituante, nyatanya perumusan dasar Negara mengalami kebuntuan dan berbuntut pada perdebatan panjang. Melihat hal itu, Soekarno membuat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Konstituante dan mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945. Aroma manipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaan tercium kuat. Dalam UUD 1945 ini tidak ada aturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berlangsung hingga masa kepemimpinan Soeharto. Alhasil, transisi kepemimpinan Soekarno ke Soeharto lebih dipengaruhi faktor politis yang bermula dari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1965. Soeharto yang kemudian bertekad untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila semakin memperkuat upaya manipulasi UUD 1945 melalui MPR. Kala itu, MPR mengeluarkan ketetapan MPR No. I/MPR/1978 yang isininya berupa kebulatan tekad anggota majelis yang akan mempertahankan UUD 1945. Aturan inilah yang kemudian melanggengkan Soeharto sebagai Presiden seumur hidup dan menggeser Negeri ini ke arah otoritarian-sentralistik.

Tercabiknya Pancasila Akibat Konstitusi ‘Gado-Gado’

Kejenuhan rakyat atas konsep otoritarian-sentralistik di bawah kepemimpinan Soeharto, menjamurnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta krisis moneter pada tahun 1998 telah membakar semangat pembaharuan di Indonesia yang ditandai dengan dilakukannya reformasi. Penggulingan Soeharto dari kursi kekuasaan menambah daftar sejarah baru di Indonesia dalam transformasi demokratisasi. Salah satu agenda yang menjadi amanat reformasi adalah amandemen UUD 1945. Pada prinsipnya semangat amandemen yang dibentuk bertujuan untuk memperbaiki kelemahan UUD 1945 yang berpotensi dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh para penguasa. Dalam hal ini, Indonesia berpeluang untuk menanamkan konsep demokrasi dan kedaulatan yang diinginkan oleh rakyat. Namun siapa sangka, justru amandemen inilah yang menyebabkan runtuhnya pandangan hidup Bangsa, menjauhkan kehidupan bernegara dan berbangsa dari Pancasila itu sendiri.

UUD 1945 mengalami empat kali amandemen mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan yang dilakukan secara menyeluruh dan hanya menyisakan 6 pasal (Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 22, dan Pasal 25) yang sesuai dengan bentuk aslinya. Entah akibat ketidakmampuan menerjemahkan falsafah Pancasila atau memang terdapat unsur kesengajaan untuk menyisipkan ideologi lain ke dalam UUD 1945 hasil amandemen ini, menyebabkan munculnya berbagai kritik bahwa UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang asli.

Berbagai permasalahan akibat amandemen UUD 1945 ini bisa dirasakan mulai dari ketidaktegasan konsep ketatanegaraan (menggunakan konsep Negara federal atau Negara kesatuan) yang ditunjukkan melalui adanya desentralisasi dan DPD hingga konsep ekonomi yang disinyalir tersisipi oleh ekonomi-kapitalis. Dalam Pasal 33 terdapat penambahan satu ayat baru (ayat 4) terkait teknis pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang memiliki paham persaingan pasar bebas. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang mengusung semangat gotong royong. Lebih lanjut dipertegas dengan dihapuskannya seluruh penjelasan UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST)-MPR 2002. Alasan yang digunakan tidak masuk akal yakni tidak adanya konstitusi di Negara lain yang menggunakan penjelasan. Akibat penghapusan penjelasan ini, koperasi dan usaha kecil yang berdasarkan asas kekeluargaan tidak merupakan keharusan untuk dikembangkan di Indonesia. Konsep inilah yang menjadikan sistem ekonomi di Indonesia semakin menjauh dengan sistem ekonomi Pancasila. Penyisipan paham pasar bebas inilah pula yang menyebabkan terjadinya eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia oleh para kapital asing dan semakin diperkuat adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diperbarui untuk ‘dirapikan’.

Jika sedari awal konstitusi dasarnya saja sudah tambal-sulam, maka bisa dipastikan produk hukum dibawahnya (seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dsb) menghasilkan aturan-aturan yang menyimpang dari falsafah Pancasila. Perundang-undangan yang menjadi kesatuan konstitusi yang sudah tersisipi berbagai ideologi atau disebut dengan konstitusi ‘gado-gado’ telah menyebabkan tercabiknya Pancasila dan berimplikasi semakin jauhnya kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian secara hakiki atau bahkan semakin menguatkan cengkraman asing dalam bentuk yang lain, bukan penjajahan secara fisik.


Reformasi Moral Kepemimpinan Indonesia : Membangkitkan Semangat Para Pahlawan Dalam Diri Untuk Menyelamatkan Indonesia

Sepelik apapun permasalahan Bangsa, sejatinya kebangkitan atau justru kemerosotan sebuah peradaban Bangsa itu sendiri akan ditentukan oleh para pemimpinnya. Para pemimpin yang dimaksud disini bukan hanya seorang Presiden, melainkan seluruh elemen perangkat Negara yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan Negara menuju tujuannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, pemimpin seperti apa yang mampu membawa kebangkitan Indonesia?

Dalam falsafah Pancasila sendiri, kepemimpinan nasional terkandung dalam nilai-nilai sila ke-4. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Indonesia harus dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki hikmat atau hikmah. Arti dari hikmah itu sendiri merupakan kebijaksanaan atau kearifan yang diberikan oleh Tuhan. Maka pemimpin yang memiliki hikmah adalah mereka yang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakannya membawa kebaikan. Orientasinya adalah untuk perbaikan Negara dan kepentingan publik, bukan atas dasar kepentingan individu dan golongan yang memperdaya rakyat. Keteladanannya membangun pondasi kepercayaan dan menginspirasi rakyat untuk juga turut berubah ke arah yang lebih baik. Secara simultan, para pemimpin dengan rakyatnya akan menciptakan sinergisitas dalam merubah nasib Bangsanya

Para pendahulu atau mereka yang disebut sebagai pahlawan Indonesia, secara gamblang telah mencontohkan bagaimana seharusnya bersikap sebagai pemimpin. Pemberani-bukan bermental inlander, tulus, rela berkorban, tak kenal pamrih untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan dekat dengan Tuhannya merupakan semangat para pahlawan yang harus diinternalisasi oleh seluruh segenap Bangsa guna melakukan reformasi moral. Hal ini penting dan fundamental guna mengatasi krisis kepemimpinan nasional yang melanda Negeri ini dengan tujuan menyelamatkan Indonesia.

Agar Indonesia tidak semakin jauh tersesat dalam pusaran globalisasi dan dalam rangka mempertahankan ‘kemerdekaan’, sekaranglah saat yang tepat untuk ‘memutar arah’ kembali kepada ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa. UUD 1945 harus ditempatkan sebagai konstitusi dasar yang tak boleh lepas dari falsafah Pancasila. Akan tetapi perlu menjadi catatan yang harus digaris bawahi bersama bahwa perubahan besar tersebut hanya dapat dilakukan oleh para pemimpin yang memiliki hikmah. Adalah mereka para pemimpin yang mampu membangkitkan semangat para pahlawan Indonesia dalam diri yang membawa nilai perjuangan dan cahaya perubahan. Renungkanlah!

SELAMAT HARI PAHLAWAN UNTUK SEGENAP BANGSA INDONESIA
TETAP NYALAKAN SEMANGAT DAN NURANIMU !
ATASA NAMA CINTA UNTUK INDONESIA

Pandangan Seoarang Mahasiswa 2013 Mengenai Pergerakan Mahasiswa

Teh saya Gifari dari Unpad 2013, Gabung di Organisasi LPPMD (lembaga pengkajian dan pengabdian masyarakat demokratis) mau minta saran dan kritik di tulisanku, harapannya teteh mengirimkan email teteh untuk saya kirimkan tulisannya..Berikan pendapatnya ya teh,di sertai Kajian dari teteh sendiri selaku Aktivis di kementrian Aksi dan Propaganda…Syukron Teh 🙂 dan tulisannya ini…

 

Pergerakan mahasiswa

Ernest Mandel seorang marxist asal belgia mengeluarkan sebuah konsepsi tentang pergerakan mahasiswa. Ia menyebutkan perlu adanya integrasi yang tidak terpisahkan antara teori dan praktek. Dalam hal ini teori dan praktek adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aksi tanpa teori tidak efisien atau tidak dapat melakukan perubahan yang mendasar. Begitupun dengan teori tanpa aksi  tidak akan mendapat watak ilmiah karena tidak ada jalan lain untuk menguji teori tersebut selain dengan aksi.

Jika kita berkaca pada kehidupan kampus saat ini. Masih banyak perdebatan antara mahasiswa satu sama lain tentang sebuah pergerakan. Ada yang mengatakan, bahwa sepatutnya mahasiswa yang notabene kaum intelektual tidak perlu melakukan aksi. Karena cukup hanya dengan berdiskusi terkait kebijakan-kebijakan isu internal kampus maupun eksternal (politik atau pemerintahan);  Ada juga yang beranggapan bahwa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat maupun mahasiswa atau melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan hanya bisa dilakukan dengan aksi.

Bila kita hanya mengandalkan teori, itu sama halnya dengan kita berusaha sampai ketempat tujuan dengan kaki terpincang. Serta hasil kajian-kajian dan diskusi yang dihasilkan hanya akan menempel di dinding-dinding ruangan diskusi atau menjadi setumpukan arsip. Untuk itu ujung dari sebuah kajian dan diskusi adalah aksi. Walaupun pada zaman ini, perkembangan teknologi begitu canggih, dimana setiap tulisan bisa dengan mudah disebarkan dan dibaca oleh setiap orang. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan eksistensi dari sebuah aksi. Karena sejujurnya kekuatan dari sebuah aksi masih begitu besar dalam menuntun sebuah perubahan.

Begitupun bila kita hanya mengandalkan aksi, Jangan berharap akan terciptanya sebuah perubahan. Untuk menuntut suatu perubahan seyogyanya kita mengetahui apa yang akan kita rubah dan apa alasan untuk merubah. Karena landasan dari suatu aksi adalah teori. Kita harus melakukan kajian-kajian dan diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan aksi. Suatu aksi yang tercipta tanpa kajian hanya dipenuhi oleh nafsu emosi semata. Contohnya seperti seseorang pergi ke pasar, tetapi dia tidak mengetahui jalan menuju pasar itu, maka pada akhirnya ia akan tersesat dan kebingungan.

Dalam hal ini sudah sepatutnya mahsiswa menghentikan perdebatan tentang mana yang baik dalam melakukan pergerakan. Apakah itu teori ataupun aksi. karena dalam menciptakan sebuah gerakan revolusioner tidak ada yang namanya pemisahan antara teori dan aksi.

Menurunnya pergerakan mahasiswa

Selain masalah tentang teori dan praktek. Terdapat suatu hal lainnya yang menyebabkan pergerakan-pegerakan mahasiswa sekarang cenderung menurun. Yaitu berkurangnya minat mahasiswa untuk berdiskusi dan mengkaji isu-isu terkini.

 Untuk itu sebuah lembaga kemahasiswaan yang menaungi seluruh civitas academia harus berusaha untuk menghidupkan diskusi-diskusi dalam kampus. Salah satunya dengan mengadakan Musyawarah besar yang melibatkan seluruh massa kampus menyangkut isu-isu atau kebijakan dari dalam kampus maupun luar. Musyawarah itu pun tidak boleh membatas-batasi setiap orang untuk ikut diskusi. Karena untuk menuntut perubahan atau menentang kebijakan yang merugikan diperlukan aksi massa yang besar. Itu tercipta bila diskusi dan kajian-kajiannya pun dihadiri oleh massa dengan jumlah besar.Sebuah aksi massa tidak akan pernah tercipta bila hanya mengandalkan flyer propaganda untuk menyuruh setiap mahasiswa turun ke jalan. Karena hanya akan membuat mahasiswa kebingungan dan tidak mengetahui maksud dan tujuannya melakukan aksi. untuk itu perlu diadakannya diskusi dan kajian besar. bukan kajian internal yang hanya dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan.

Hal lain yang membuat menurunnya sebuah pergerakan mahasiswa adalah banyaknya mahasiswa yang terpangaruh propaganda media massa tentang sebuah aksi. mereka menganggap aksi atau demonstrasi adalah suatu hal yang anarkis. tidak mencerminkan sifat intelektual akademisi. Tetapi bila semua jalan untuk melakukan advokasi tertutup. Maka jalan terakhir adalah aksi. untuk itu kita tidak perlu anti dengan yang namanya aksi.

Akan tetapi dalam masalah aksi ini, masih terdapat mahasiswa-mahasiswa bodoh yang bertindak sok pahlawan padahal sesungguhnya ia seorang hipokrit yang hanya mengejar eksistensi pribadi masing-masing. Biasanya mahasiswa seperti ini melakukan sebuah aksi tanpa melakukan diskusi dan kajian-kajian terlebih dahulu. Lalu ujung-ujungnya melakukan demonstrasi yang anarkis. Menyebabkan rasa simpati dari masyarakat terhadap sebuah aksi berubah menjadi antipati. Padahal substansi dari aksi adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Bila suatu aksi sudah kehilangan kepercayaan dan harapan dari masyarakat, maka jangan harap perubahan itu terjadi.

 

SUMPAH PEMUDA DI MATA GENERASI MUDA

SUMPAH PEMUDA DI MATA GENERASI MUDA

Beberapa Jam,Menit hingga detik, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, dimana pada tanggal 28 Oktober 1928, generasi muda saat itu mendeklarasikan diri dalam Satu Tanah Air Indonesia, Satu Bangsa Indonesia dan Satu Bahasa Indonesia.

Dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda itu, seluruh organisasi pergerakan yang ada di Tanah Air harus mengacu pada hasil Sumpah Pemuda 1928.

Bagi bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda ini juga merupakan entry point menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia 1945. Sumpah pemuda tersebut telah menjadikan adanya kesamaan keinginan untuk merdeka dari cengkraman penjajah.

Oleh karena itu, sangatlah tepat bahwa Sumpah Pemuda itu menjadi fondasi dasar tercapainya Kemerdekaan Indonesia. Seberapa besarkah kita masih mengingat peristiwa Sumpah Pemuda, khususnya di kalangan generasi muda sekarang?

Mungkin bagi mereka yang sudah dewasa masih mengingat bagaimana cerita perjuangan hingga pahlawan kita bisa melahirkan Hari Sumpah Pemuda. Tidak hanya cerita, di sekolah pun dalam sejarah dikupas secara mendalam, bahkan isi dari Sumpah Pemuda itu wajib dihapalkan oleh setiap siswa.

Namun saat ini generasi muda bangsa ini justru melupakan makna Sumpah Pemuda itu. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan para pemuda 83 tahun yang lalu sudah tidak tergambarkan saat ini. Aksi tawuran yang sering terjadi banyak melibatkan kalangan generasi muda.

Yang lebih miris lagi, aksi tawuran ini dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, yang notabene tulang punggung negeri ini. Tidak hanya terjadi di Jakarta, aksi tawuran ini juga terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia.

Masyarakat di mana pun sudah pasti gerah melihat aksi tawuran pelajar, mahasiswa, atau siapapun juga. Mahasiswa seharusnya memiliki intelektualitas yang tinggi sehingga tidak perlu menyelesaikan masalah dengan tawuran. Perilaku tawuran mereka itu sama saja berarti mereka mempelajarinya di bangku kuliah selain pengetahuan-pengetahuan yang lain.

Entah apa yang menjadi pemicunya sehingga mereka bisa berbuat seperti itu? Jawabannya memang klise, hal ini akibat dari perkembangan jaman, dan perkembangan jaman itu juga berdampak pada perkembangan pola pikir.

Tapi, apakah pola pikir itu serta merta juga membuat generasi muda di negeri ini melupakan nilai-nilai sejarah? Diyakini generasi muda saat ini banyak yang tidak tahu jika kita menanyakan siapa saja tokoh yang terlibat pada sumpah pemuda 83 tahun yang lalu.

Menyikapi permasalahan ini, sudah selayaknya kita meminta kepada kalangan generasi muda agar nilai-nilai Sumpah Pemuda harus terus dihayati, dalam menghadapi berbagai persoalan nasional maupun internasional.

Sumpah Pemuda diwujudkan untuk menyatukan satu rasa tanggung jawab dan kebersamaan pemuda untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Oleh karena itu, generasi muda diminta untuk terus memegang kemurnian Sumpah Pemuda sebagai alat pemersatu Bangsa. Di sisi lain, sekolah dan lembaga pendidikan juga harus ikut bertanggung jawab guna menjaga kemurnian Sumpah Pemuda, dengan mengamalkan sifat cinta Tanah Air.